UPKDS = BMT Lembaga Keuangan Syariah Akar Rumput*

BMT Al Amal Bengkulu

Sekilas Sejarah BMT

Oleh: Anton Sutrisno**

Sebenarnya BMT (Baitul Maal wat Tamwil) adalah sebuah lembaga keuangan yang sudah lama tumbuh bahkan sejak zaman Rasulullah. Akan tetapi mulai melembaga secara profesional setelah didirikan Gramen Bank di Bangladesh oleh Dr. Yunus. Di Indonesia lembaga ini juga tumbuh dengan suburnya, terutama pada dekade tahun 80-an. Namun sayang pertumbuhan BMT ini tidak diimbangi dengan perbaikan manajemennya. Pelaku sejarah ini adalah Baitut Tamwil Teknosa di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.

Pada tahun 1991 berdiri kembali lembaga keuangan syariah di Bandung yaitu BPRS yang beroperasi dengan bunga 0%, hingga tahun 1995 BPPS ini sudah menjadi Bank Syariah.

Pada bulan Juni 1995 berdiri lembaga keuangan mikro tetapi beroperasi dengan prinsip-prinsip perbankan. Konsep ini diprakarsai oleh Didin Syafrudin dan M Zainal Muttaqin dengan nama Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Bina Insan Kamil di Jl. Pramukasari II Jakarta pusat. Pada saat inilah istilah BMT mulai populer sebagai lembaga keuangan.

Untuk membina manajemen BMT telah berdiri berbagai LPSM, yang memiliki cakupan wilayah nasional diantaranya adalah PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil) yang dibentuk oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), FES (Forum Ekonomi Syariah) yang dibentuk oleh Yayasan Dompet Dhuafa Republika dan P3UK (Pusat Pengkajian dan Pembinaan Usaha Kecil) yang dibentuk oleh Yayasan Bina Insan Kamil.

Di Bengkulu BMT mulai ramai didirikan pada tahun 95-an. Kondisinya sama dengan di tempat lain penuh dengan pasang surut. Sekarang yang masih bertahan dan dapat dilihat kegiatannya adalah BMT Al Amal, BMT Rahmatullah, BMT Istiqomah, dan BMT Alif Ya di Kota Bengkulu. BMT Amanah dan BMT Bina Insan Mulia di Bengkulu Utara. BMT Al Barokah di Air Rambai Curup.

Pengertian BMT

BMT berasal dari dua kata yaitu Bait  Al Maal dan Bait Al Tanwil yang memiliki arti yang hampir sama yaitu rumah harta. Dalam pelaksanaannya, Baitul maal menjalankan fungsi sosial yang diarahkan kepada pengelolaan ZIS (Zakat Infaq dan shodaqoh). Sasaran baitul maal telah ditentukan yaitu para penerima zakat, dan perorangan atau lembaga yang memerlukan bantuan. Penerima zakat telah ditentukan yaitu: fakir, miskin, mualaf, fi sabililah, ghorimin, hamba sahaya, dan amilin.  Sedangkan baitut tanwil menjalankan fungsi komersial melalui penghimpunan dan penyaluran dana dengan sistem syariah. Pembiayaan diberikan kepada siapa saja yang dinilai layak berdasarkan kriteria pemberian kredit. Sumber dana Baitut Tanwil berasal dari saham/penyertaan, simpanan/tabungan, deposito, titipan (giro).

Ciri-ciri operasional Baitul Maal adalah:

1. Visi dan misinya sosial (non profit)
2. Memiliki fungsi sebagai mediator antara pembayar zakat (muzzaki) dan penerima zakat (mustahik)
3. Tidak boleh mengambil apapun dari kegiatan operasinya.
4. Pembiayaan operasional diambil dari 12,5% dari total dana (ZIS) yang diterima.

Ciri-ciri operasional Baitut tanwil adalah:

1. Visi dan misinya ekonomis (berorientasi keuntungan)
2. Dijalankan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam
3. Memiliki fungsi sebagai mediator antara pemilik dana (penabung) dengan fihak yang kekurangan dana (peminjam). 
4. Pembiayaan operasional berasal dari asset sendiri atau keuntungan.
5. Merupakan wajib zakat.

Pendirian BMT

1. Untuk mendirikan BMT tidak harus menggunakan prosedur formal. Awal pendirian berupa KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) seperti kelompok arisan, kelompok pengajian dan lain-lain. 
2. Dipilih pengurus sebanyak 3 orang sebagai ketua, sekretaris dan bendahara dan juru tagih.  Pengelolaan BMT sebaiknya jemput bola, maka diperlukan juru tagih yang berfungsi sebagai pembina pembiayaan anggota. 
3. Pengurus BMT dalam melaksanakan kegiatannya dibantu oleh Dewan syariah yang menjadi rujukan setiap kegiatan transaksinya agar tetap berada dalam koridor syariah Islam. Di Desa Dewan Syariah dapat berasal dari Imam masjid/atau pengurus masjid.
4. Sebagai KSM pengesahan kepengurusan cukup dari Pengurus Masjid dengan diketahui oleh kepala Desa.
5. Jika BMT akan memperoleh badan hukum dapat mengajukan ke dalam bentuk Koperasi BMT di Dinas Koperasi atau menjadi BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) jika permodalan telah memenuhi standar dari Departemen Keuangan.

Uraian	UPKD	BMT	BPR/S
Sumber Modal	·         Simpanan/Saham ·         Tabungan	·         Simpanan/Saham ·         Tabungan ·         ZIS	·         Saham ·         Tabungan
Jumlah Modal Awal	Tidak ada batasan	Tidak ada batasan	Rp. 500 juta
Perizinan	Kepala Desa/ Camat/ Bupati	Pengurus Masjid dengan diketahui oleh Kepala Desa	·         Keputusan Departemen Keuangan
Pemilik Lembaga	·         Anggota ·         Memperoleh SHU	·         Anggota ·         Memperoleh Bagi Hasil	·         Pemegang Saham ·         Memperoleh dividen saham
Penabung	·         Anggota ·         Mendapat bunga	·         Anggota ·         Mendapat bagi hasil	Semua orang Bunga/bagi hasil
Peminjam	·         Anggota ·         Membayar bunga	·         Anggota ·         Membayar bagi Hasil usaha	·         Semua orang ·         Membayar bunga/ bagi hasil usaha
Prosedur dan Jaminan	Mudah	Mudah	Lebih sulit
Jaminan Keamanan Uang Nasabah	Rendah	Rendah	Dijamin Pemerintah
Jenis Akad kredit	Pinjam uang	Pembiayaan (pengadaan barang/jasa)	Pinjam Uang/Pembiayaan
Jenis Kredit	Kredit Modal Kerja dan Investasi	Pemb. Mudhorobah Pemb. Musyarokah Pemb. BBA	KMK dan Investasi

Dari UPKD menjadi BMT?

Mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang, kemungkinan keinginan UPKD untuk menjalankan operasinya dengan menggunakan sistem ekonomi syariah, dapat diarahkan kepada dua bentuk, pertama UPKD menjadi UPKDS yaitu UPKD dengan sistem syariah, dimana manajemen yang diterapkan sama dengan manajemen BMT Badan hukum berupa Koperasi BMT. Kedua UPKD menjadi BPRS, manajemen operasionalnya sama dengan BMT akan tetapi tata aturan perundangan yang mengatur adalah berdasarkan UU perbankan sehingga menjadi bank desa.

Pembentukan UPKDS harus ada kesepakatan semua anggota terhadap ketentuan pengelolaan keuangan secara syariah. Paling mendasar adalah UPKDS menggunakan sistem bagi hasil, baik pada bagi hasil penabung dan bagi hasil bagi peminjam. Selanjutnya, UPKDS jika akan memperoleh keuntungan tidak diperkenankan transaksi peminjaman uang. Karena dalam syariah Islam peminjaman uang harus mengembalikan dalam bentuk uang dengan jumlah yang sama, kelebihannya adalah riba. Transaksi yang ada adalah pengadaan barang atau jasa. Manfaat dari cara ini adalah uang yang disalurkan oleh UPKDS hanya kepada sektor-sektor produktif saja. 

Kelebihan dari UPKDS dengan sistem bagi hasil adalah tidak dipengaruhi oleh kondisi moneter (tingkat bunga). Faktor yang paling dominan mempengaruhi adalah tingkat keuntungan usaha (sektor riil). Besarnya keuntungan usaha peminjam UPKDS akan memberikan bagi hasil kepada UPKDS selanjutnya akan memberikan bagi hasil pinjaman yang besar pula kepada penabung. 

Penutup

Tantangan yang harus dihadapi oleh pengelola sistem keuangan syariah adalah tingkat kejujuran nasabah terhadap hasil yang diperolehnya. Keterbukaan dan kemitraan antara UPKDS dan Anggota harus benar-benar terjalin harmonis. Keuntungan usaha peminjam merupakan keuntungan UPKDS dan juga keuntungan penabung dan anggota yang sekaligus pemilik lembaga. Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah, transaksi. Saat ini yang menentukan apakah kegiatan itu jual beli atau riba.

Bengkulu, 23 Juli 2001

* Disampaikan pada Pelatihan PRA BRDP untuk Desa Tahap III di BLK Curup Kabupaten Rejang Lebong.

** JFMA Bengkulu Utara dan Salah Seorang Pendiri BMT Al Amal Suprapto, Bengkulu