BAITUL MAAL WAT TAMWIL DARI MASA KE MASA

Menelusuri Perjalanan BMT Sejak Awal 1990-an, Perubahan Regulasi, dan Tantangan Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

Oleh : Anton Sutrisno, SP. MSi.

Abstrak

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk kelembagaan ekonomi masyarakat yang tumbuh dari semangat pemberdayaan umat Islam, khususnya dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kecil yang belum terjangkau perbankan. Sejak berkembang pada awal 1990-an, BMT mengemban dua fungsi utama, yaitu baitut tamwil sebagai lembaga pengembangan usaha dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah serta baitul maal sebagai lembaga sosial yang menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Model kelembagaan tersebut memungkinkan kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial keagamaan berjalan beriringan dalam satu gerakan pemberdayaan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan sistem keuangan nasional, pemerintah menerbitkan berbagai regulasi mengenai koperasi, kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah, serta pengelolaan zakat. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap kelembagaan BMT, terutama dalam hal badan hukum, perizinan, pengawasan, pertanggungjawaban keuangan, dan tata kelola dana sosial keagamaan. Di satu sisi, regulasi memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat. Di sisi lain, BMT menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan semangat awalnya sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi rakyat.

Tulisan ini mengulas perjalanan BMT sejak awal 1990-an, kedudukannya dalam perkembangan koperasi syariah, batasan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, serta strategi penguatan kelembagaan BMT pada masa kini.

Kata kunci: BMT, koperasi syariah, KSPPS, baitul maal, zakat, infak, sedekah, pemberdayaan ekonomi umat.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Lahirnya BMT sebagai Gerakan Ekonomi Masyarakat

Pada awal 1990-an, masyarakat Indonesia mulai mengenal dan mengembangkan berbagai bentuk lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kemunculan lembaga tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan masyarakat kecil terhadap layanan keuangan yang mudah dijangkau, sesuai dengan keyakinan agama, serta memiliki orientasi pemberdayaan.

Pada masa itu, sebagian pedagang kecil, petani, pengrajin, dan pelaku usaha rumah tangga menghadapi keterbatasan akses terhadap perbankan formal. Persyaratan administrasi, kebutuhan agunan, keterbatasan modal, serta jauhnya lokasi pelayanan menjadi kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan.

Dalam kondisi tersebut, berkembang gagasan untuk membangun lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat. Lembaga ini diharapkan mampu menghimpun simpanan, memberikan pembiayaan usaha, sekaligus mengembangkan solidaritas sosial melalui pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah.

Dari semangat itulah Baitul Maal wat Tamwil, yang kemudian lebih dikenal dengan singkatan BMT, memperoleh tempat dalam perkembangan ekonomi syariah Indonesia.

BMT memiliki karakteristik yang berbeda dari lembaga keuangan yang semata-mata berorientasi pada keuntungan. Di dalamnya terdapat dua fungsi yang saling melengkapi.

Pertama, fungsi baitut tamwil, yaitu kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penghimpunan simpanan dan penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Kedua, fungsi baitul maal, yaitu kegiatan sosial yang berkaitan dengan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua fungsi tersebut mencerminkan pemikiran bahwa pembangunan ekonomi umat tidak cukup hanya dilakukan melalui pembiayaan usaha. Masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi juga memerlukan bantuan sosial, pendampingan, pendidikan, dan penguatan kapasitas agar mampu meningkatkan taraf kehidupannya.

BMT berupaya mempertemukan kebutuhan tersebut dalam satu gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sebuah BMT yang sedang melayani nasabahnya

1.2. BMT dan Semangat Kemandirian Umat

Pada masa awal perkembangannya, BMT sering tumbuh dari inisiatif kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, penggerak koperasi, serta kalangan yang memiliki kepedulian terhadap ekonomi umat.

Modal awalnya tidak selalu besar. Ada lembaga yang bermula dari kelompok kecil dengan jumlah anggota terbatas, kemudian berkembang melalui kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan menjadi modal sosial yang sangat penting. Masyarakat bersedia menyimpan uang karena mengenal pengurusnya, sedangkan pengusaha kecil memperoleh pembiayaan karena lembaga memahami kondisi usaha dan kehidupan mereka.

Kedekatan tersebut merupakan salah satu kekuatan BMT dibandingkan lembaga keuangan yang memiliki jangkauan pelayanan lebih terbatas di daerah tertentu.

Di samping simpan pinjam, pengumpulan zakat, infak, dan sedekah menjadi bagian penting dari kegiatan sosial BMT. Dana sosial tersebut dapat membantu masyarakat miskin, keluarga yang mengalami kesulitan, anak-anak yang membutuhkan dukungan pendidikan, serta kelompok usaha kecil yang memerlukan pendampingan.

Dengan demikian, BMT tidak hanya berperan sebagai lembaga yang mempertemukan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana membangun solidaritas sosial.

Namun, perkembangan lembaga keuangan mikro tidak dapat selamanya hanya mengandalkan kepercayaan dan kedekatan sosial. Ketika jumlah anggota bertambah, nilai simpanan meningkat, dan pembiayaan semakin luas, kebutuhan terhadap sistem administrasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban juga semakin besar. Perubahan inilah yang kemudian menjadi salah satu latar belakang penting dalam perkembangan regulasi koperasi syariah dan pengelolaan zakat di Indonesia.

1.3. Permasalahan BMT pada Masa Kini

Setelah lebih dari tiga dekade sejak awal perkembangannya, BMT menghadapi lingkungan kelembagaan yang berbeda dibandingkan ketika pertama kali tumbuh.

Pemerintah telah mengembangkan kerangka hukum bagi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Pengelolaan zakat juga telah diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan.

Selain itu, perkembangan teknologi, tuntutan transparansi, persaingan lembaga keuangan, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dana menuntut pengelolaan yang semakin profesional.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: bagaimana nasib BMT yang dahulu menjalankan fungsi ekonomi dan sosial secara bersamaan? Apakah seluruh BMT harus berubah menjadi koperasi syariah? Apakah BMT masih boleh mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah? Apakah dana zakat harus seluruhnya disalurkan melalui lembaga resmi pemerintah?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara hati-hati dengan membedakan kedudukan badan hukum, kegiatan usaha keuangan, dan kewenangan pengelolaan zakat.

Perlu ditegaskan sejak awal bahwa BMT tidak serta-merta kehilangan fungsi sosialnya karena adanya regulasi koperasi syariah dan pengelolaan zakat. Yang berubah adalah tuntutan terhadap bentuk kelembagaan, legalitas kegiatan, tata kelola, serta mekanisme pertanggungjawabannya.

BAB II. PERJALANAN BMT SEJAK AWAL 1990-AN

2.1. Masa Perintisan: Mengisi Kebutuhan yang Belum Terlayani

Pada awal 1990-an, gerakan ekonomi syariah di Indonesia memperoleh perhatian yang semakin luas. Masyarakat mulai membicarakan pentingnya membangun sistem keuangan yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan.

Dalam konteks tersebut, BMT berkembang sebagai salah satu alternatif kelembagaan ekonomi masyarakat.

Kegiatan BMT pada masa perintisan umumnya bersifat sederhana. Pengurus menghimpun simpanan anggota atau masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan. Dana tersebut kemudian disalurkan untuk membantu kebutuhan usaha melalui mekanisme yang disesuaikan dengan prinsip syariah.

Pada saat bersamaan, pengurus dapat menerima zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat yang ingin membantu kelompok yang membutuhkan.

Bagi pedagang kecil, keberadaan lembaga semacam ini memberikan harapan baru. Mereka dapat memperoleh pembiayaan untuk menambah persediaan barang, membeli peralatan, memperbaiki tempat usaha, atau mengembangkan kegiatan ekonomi keluarga.

Bagi masyarakat yang memiliki kelebihan rezeki, keberadaan BMT membuka kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial secara lebih terorganisasi.vBMT kemudian menjadi salah satu bentuk kelembagaan yang mempertemukan kepentingan ekonomi dengan semangat tolong-menolong.

2.2. Perkembangan Fungsi Baitut Tamwil

Fungsi baitut tamwil berkaitan dengan kegiatan usaha yang bertujuan menjaga keberlangsungan lembaga sekaligus mendukung pengembangan ekonomi anggotanya. Kegiatan ini dapat meliputi penghimpunan simpanan anggota, pembiayaan usaha, dan pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah.

Dalam praktiknya, pembiayaan syariah dapat menggunakan akad sesuai dengan karakter transaksi, antara lain murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, atau akad lain yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku.

Setiap akad mempunyai konsekuensi yang berbeda. Murabahah, misalnya, digunakan dalam transaksi jual beli dengan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati. Mudharabah merupakan kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Musyarakah melibatkan kerja sama modal dari para pihak sesuai ketentuan akad. Pemilihan akad tidak boleh hanya didasarkan pada nama atau istilah. Substansi transaksi harus sesuai dengan karakter akad yang digunakan.

Dalam perjalanan waktu, kegiatan pembiayaan BMT menjadi semakin kompleks. Pengurus perlu melakukan penilaian kelayakan usaha, mengukur risiko pembiayaan bermasalah, menjaga kecukupan likuiditas, serta memastikan bahwa dana anggota dapat dikelola dengan baik.

Lembaga yang awalnya sederhana pun memerlukan sistem pembukuan, administrasi anggota, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan yang tertib. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan BMT tidak cukup diukur dari banyaknya dana yang dihimpun atau pembiayaan yang disalurkan. Kemampuan menjaga keamanan dana dan keberlanjutan lembaga juga menjadi ukuran penting.

2.3. Perkembangan Fungsi Baitul Maal

Berbeda dengan fungsi baitut tamwil, fungsi baitul maal berorientasi pada kepentingan sosial. Dana zakat memiliki ketentuan penerima yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sementara itu, infak dan sedekah dapat digunakan untuk berbagai kegiatan kebaikan sesuai tujuan pemberi dana, ketentuan syariah, dan peraturan yang berlaku.

Melalui fungsi sosialnya, BMT berpotensi membantu masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, keluarga miskin, kelompok rentan, serta pelaku usaha mikro yang memerlukan pendampingan.

Bantuan sosial juga dapat dikembangkan menjadi program pemberdayaan. Misalnya, penerima bantuan memperoleh peralatan kerja, dukungan usaha, pelatihan keterampilan, atau pendampingan agar mampu meningkatkan pendapatan.

Pendekatan semacam ini berusaha menghubungkan bantuan jangka pendek dengan upaya meningkatkan kemandirian ekonomi. Akan tetapi, dana sosial tidak boleh diperlakukan sebagai dana usaha milik koperasi. Dana zakat yang dititipkan untuk disalurkan kepada mustahik, misalnya, tidak dapat begitu saja digunakan untuk menutup kerugian pembiayaan atau membiayai kebutuhan operasional usaha tanpa dasar yang sah.

Demikian pula, dana simpanan anggota tidak boleh dicampuradukkan dengan dana zakat sehingga sumber, tujuan, dan pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas. Pemisahan tersebut menjadi semakin penting ketika BMT berkembang menjadi lembaga dengan kegiatan keuangan yang lebih besar.

2.4. Kekuatan Model BMT dan Tantangan Keberlanjutannya

Kekuatan utama BMT terletak pada kemampuannya menggabungkan kedekatan sosial, pelayanan keuangan, dan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Namun, model ini juga mempunyai tantangan.

Pertama, tidak semua pengurus memiliki kemampuan manajemen keuangan yang memadai.

Kedua, pencatatan simpanan, pembiayaan, dan dana sosial terkadang belum dipisahkan dengan baik.

Ketiga, pergantian pengurus dapat menimbulkan masalah apabila dokumen, pembukuan, dan prosedur kelembagaan tidak tersusun secara tertib.

Keempat, sebagian lembaga mungkin berkembang secara informal tanpa penyesuaian legalitas yang memadai.

Kelima, hubungan yang sangat personal antara pengurus dan anggota dapat menimbulkan risiko apabila keputusan keuangan dilakukan tanpa prosedur yang jelas.

Masalah tersebut tidak berarti bahwa model BMT keliru. Sebaliknya, hal itu menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan agar semangat pemberdayaan yang telah dibangun sejak awal tidak rusak akibat lemahnya tata kelola.

BAB III. PERUBAHAN REGULASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN BMT

3.1. Dari BMT Menuju Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, kegiatan BMT yang berbentuk koperasi memperoleh kerangka kelembagaan melalui regulasi perkoperasian. Salah satu tonggak penting adalah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan tersebut menggantikan kerangka sebelumnya yang menggunakan istilah jasa keuangan syariah oleh koperasi.

Dalam perkembangan berikutnya, ketentuan tersebut digantikan oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Peraturan tahun 2023 tersebut menjadi salah satu rujukan penting untuk memahami penyelenggaraan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi. Dokumen peraturannya dapat ditelusuri melalui situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koperasi atau salinan peraturan pada situs peraturan pemerintah.

Dalam kerangka ini, BMT yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah melalui badan hukum koperasi perlu memastikan bahwa bentuk badan hukum, anggaran dasar, perizinan, dan pelaksanaan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nama BMT dapat tetap digunakan sebagai identitas atau nama pelayanan. Namun, nama tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa lembaga telah memiliki badan hukum dan perizinan yang sesuai.

Dengan kata lain, identitas BMT dan status hukum lembaganya merupakan dua hal yang berbeda. Sebuah lembaga dapat dikenal masyarakat sebagai BMT, tetapi status hukumnya harus diperiksa melalui dokumen resmi.

3.2. Kedudukan KSPPS dan USPPS

KSPPS adalah koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Adapun USPPS merupakan unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang berada di dalam koperasi yang memiliki unit usaha tersebut.

Kedua bentuk kelembagaan ini tidak boleh disamakan begitu saja. KSPPS menjalankan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagai usaha koperasinya. Sementara itu, USPPS merupakan bagian dari struktur koperasi yang lebih luas.

Dalam pengelolaannya, KSPPS dan USPPS harus memperhatikan prinsip syariah, kesehatan usaha, kehati-hatian, serta ketentuan mengenai penghimpunan dan penyaluran dana.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 mengatur bahwa penghimpunan dan penyaluran dana KSPPS atau USPPS dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana juga harus mempertimbangkan kelayakan, risiko, kemampuan pemohon, serta akad yang digunakan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa koperasi syariah bukan sekadar lembaga yang mengganti istilah bunga menjadi margin atau bagi hasil. Kegiatan usaha harus didukung oleh transaksi yang benar, akad yang sesuai, pencatatan yang tertib, dan pengelolaan risiko yang memadai.

3.3. Kewajiban Pengawasan Syariah

Salah satu unsur penting dalam kelembagaan koperasi syariah adalah pengawasan terhadap kesesuaian kegiatan usaha dengan prinsip syariah.Dalam kerangka Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023, KSPPS atau USPPS harus memiliki Dewan Pengawas Syariah sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberadaan pengawas syariah diperlukan untuk memastikan bahwa produk, akad, dan pelaksanaan transaksi tidak bertentangan dengan prinsip syariah.Pengawasan ini harus berjalan bersama dengan pengawasan administratif dan keuangan.Suatu transaksi dapat saja dicatat secara rapi, tetapi apabila substansi akadnya tidak sesuai dengan prinsip syariah, masalah tetap dapat terjadi.Sebaliknya, kegiatan yang secara umum dimaksudkan untuk membantu anggota tetap membutuhkan administrasi yang benar agar tidak menimbulkan perselisihan.Oleh karena itu, penguatan tata kelola BMT perlu mencakup tiga hal sekaligus, yaitu kepatuhan hukum, kesehatan keuangan, dan kepatuhan syariah.

3.4. Perubahan Pengawasan Koperasi dalam Sektor Jasa Keuangan

Perkembangan regulasi tidak berhenti pada pengaturan koperasi syariah.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK juga membawa perubahan terhadap kedudukan koperasi yang menjalankan kegiatan tertentu di sektor jasa keuangan.Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut, antara lain melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan.

OJK menjelaskan bahwa koperasi yang memenuhi kriteria sebagai koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat memasuki kerangka perizinan dan pengawasan OJK sesuai ketentuan yang berlaku. Koperasi yang tidak memenuhi kriteria tersebut tetap berada dalam lingkup pengawasan kementerian yang menangani perkoperasian.

Ketentuan ini penting untuk dipahami agar tidak muncul anggapan bahwa semua koperasi, termasuk seluruh BMT, secara otomatis berada di bawah pengawasan OJK.Status pengawasan bergantung pada bentuk kegiatan, pemenuhan kriteria, dan ketentuan peralihan yang berlaku.

Karena itu, setiap BMT perlu memeriksa status kelembagaannya sendiri. Apakah kegiatan usahanya merupakan koperasi yang melayani anggota sesuai ketentuan perkoperasian? Apakah terdapat kegiatan yang masuk dalam kategori sektor jasa keuangan yang memerlukan izin atau pengawasan khusus?

Jawaban atas pertanyaan tersebut menentukan langkah penyesuaian yang perlu dilakukan.

BAB IV. PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL

4.1. Mengapa Pengelolaan Zakat Memerlukan Regulasi Khusus?

Zakat bukan sekadar sumbangan sukarela. Zakat merupakan kewajiban agama yang mempunyai ketentuan tersendiri mengenai sumber, perhitungan, golongan penerima, dan pendistribusiannya.Karena itu, pengelolaan zakat memerlukan mekanisme yang dapat menjamin amanah pemberi zakat sekaligus melindungi hak para penerima.

Di dalam masyarakat, terdapat banyak pihak yang memiliki kepedulian untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Namun, ketika kegiatan tersebut berkembang menjadi pengelolaan yang terorganisasi, diperlukan kejelasan tentang kewenangan lembaga, prosedur penghimpunan, penggunaan dana, dan pertanggungjawaban.

Pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang ini menjadi dasar penting bagi penyelenggaraan pengelolaan zakat di Indonesia. Di dalamnya dikenal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang masing-masing memiliki kedudukan serta fungsi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sementara itu, LAZ dibentuk oleh masyarakat untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai persyaratan dan izin yang ditetapkan. UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu kegiatan pengumpulan zakat. Dengan demikian, pengelolaan zakat oleh masyarakat tetap dimungkinkan, tetapi tidak berarti setiap organisasi dapat secara otomatis bertindak sebagai lembaga amil zakat yang berdiri sendiri.

4.2. Apakah Semua Dana ZIS Wajib Disalurkan Melalui BAZNAS?

Pertanyaan ini perlu dijawab dengan membedakan zakat dari infak dan sedekah.Untuk pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga secara terorganisasi, harus diperhatikan kewenangan dan ketentuan mengenai BAZNAS serta LAZ yang memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan.Namun, tidak tepat menyimpulkan bahwa semua dana zakat, infak, dan sedekah harus selalu disalurkan hanya melalui satu lembaga pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengakui peran LAZ yang dibentuk masyarakat untuk membantu pengelolaan zakat. Selain itu, UPZ dapat dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat dengan mekanisme yang ditetapkan BAZNAS. Artinya, terdapat beberapa jalur pengelolaan yang sah, sepanjang masing-masing memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bagi BMT yang ingin melakukan pengelolaan zakat secara terorganisasi, pilihan kelembagaannya perlu diperiksa dengan cermat. BMT dapat menjajaki kerja sama dengan BAZNAS, menjadi lokasi atau wadah kegiatan UPZ apabila memenuhi ketentuan pembentukannya, atau bekerja sama dengan LAZ berizin.

Pilihan lain, apabila memang ingin mengembangkan lembaga amil zakat sendiri, adalah menilai kelayakan untuk membentuk LAZ sesuai persyaratan hukum. Dengan pendekatan ini, fungsi sosial BMT tidak harus dihapuskan. Yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa kegiatan pengelolaan zakat dilaksanakan melalui mekanisme yang sah.

4.3. Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Meskipun sering disebut secara bersamaan, zakat, infak, dan sedekah mempunyai karakteristik berbeda.

Pertama, zakat.

Zakat merupakan kewajiban agama bagi pihak yang memenuhi ketentuan. Penyalurannya harus memperhatikan golongan penerima zakat atau mustahik sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Karena sifatnya tersebut, penggunaan dana zakat harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Kedua, infak.

Infak merupakan pengeluaran harta untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ajaran Islam. Penggunaannya perlu mengikuti tujuan pemberi dana dan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, sedekah.

Sedekah merupakan pemberian untuk tujuan kebaikan. Dalam praktiknya, sedekah dapat berbentuk uang, barang, atau bentuk bantuan lain yang dibenarkan.

Perbedaan tersebut penting karena pengelola tidak boleh memperlakukan seluruh dana sosial seolah-olah mempunyai aturan penggunaan yang sama. Misalnya, bantuan yang bersumber dari zakat harus mempertimbangkan ketentuan mustahik. Sementara itu, infak yang secara khusus diberikan untuk pembangunan fasilitas umum harus digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan hukum dan prinsip syariah.

Pemisahan pencatatan akan membantu memastikan bahwa setiap dana digunakan sesuai peruntukannya.

4.4. Bagaimana Kedudukan BMT dalam Pengumpulan Dana ZIS?

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 memberikan ruang bagi KSPPS atau USPPS untuk melaksanakan kegiatan sosial maal bagi pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial serta ekonomi.

Ketentuan tersebut mencakup penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, wakaf, se

rta dana kebajikan dan sosial lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Peraturan yang sama mewajibkan pelaporan sumber dan penggunaan dana sosial secara terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha koperasi.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa fungsi sosial BMT atau koperasi syariah tetap diakui.

Namun, pengakuan terhadap fungsi sosial tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan tanpa batas untuk mengelola zakat.

Ada perbedaan antara diperbolehkannya kegiatan sosial maal dalam kerangka koperasi dan kewenangan suatu lembaga untuk bertindak sebagai pengelola zakat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Karena itu, kegiatan sosial koperasi harus dijalankan dengan memperhatikan kedua kerangka hukum tersebut secara bersamaan.

Dalam praktiknya, BMT harus membedakan kegiatan pengumpulan dan penyaluran infak atau sedekah yang sesuai ketentuan dengan kegiatan pengelolaan zakat yang memerlukan kepatuhan terhadap kerangka kelembagaan zakat nasional.

Apabila BMT belum mempunyai kewenangan atau dasar kelembagaan yang diperlukan untuk mengelola zakat secara mandiri, langkah yang lebih aman adalah bekerja sama dengan BAZNAS, UPZ yang sah, atau LAZ berizin.

BAB V. MENGAPA BMT PERLU MEMISAHKAN DANA USAHA DAN DANA SOSIAL?

5.1. Dana Anggota Bukan Dana Zakat

Salah satu prinsip penting dalam pengelolaan BMT adalah pemisahan dana berdasarkan sumber dan tujuan penggunaannya.Dana simpanan anggota merupakan dana yang harus dikelola sesuai hubungan hukum antara anggota dan koperasi.Dana pembiayaan merupakan bagian dari kegiatan usaha yang memiliki risiko, kewajiban pembayaran, dan pencatatan tersendiri.

Sebaliknya, dana zakat yang dihimpun untuk disalurkan kepada mustahik bukan merupakan modal bebas milik koperasi.Dana tersebut mempunyai tujuan dan ketentuan penggunaan tertentu.Apabila ketiga jenis dana ini dicampuradukkan, berbagai masalah dapat muncul. Misalnya, dana zakat digunakan untuk menutup kekurangan kas usaha. Secara administratif, tindakan tersebut dapat menyebabkan dana sosial tidak lagi tersedia ketika harus disalurkan kepada mustahik.

Contoh lain, infak yang dihimpun untuk kegiatan pendidikan ternyata digunakan untuk pembiayaan usaha tanpa persetujuan pemberi dana.Tindakan semacam itu dapat merusak kepercayaan masyarakat sekaligus menimbulkan persoalan kepatuhan. Oleh sebab itu, pemisahan dana bukan sekadar persoalan teknis pembukuan, melainkan bagian dari perlindungan terhadap hak anggota, pemberi dana, dan penerima manfaat.

5.2. Laporan Keuangan yang Terpisah

KSPPS atau USPPS yang menjalankan fungsi sosial maal perlu menyusun laporan sumber dan penggunaan dana sosial secara terpisah dari laporan keuangan usaha koperasi. Pemisahan tersebut sekurang-kurangnya perlu memungkinkan pengelola menjawab beberapa pertanyaan mendasar:

1. Dari siapa dana diterima?

2. Apakah dana tersebut berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, atau dana sosial lainnya?

3. Apa tujuan yang ditetapkan pemberi dana?

4. Kepada siapa dana disalurkan?

5. Berapa dana yang telah digunakan dan berapa sisanya?

6. Apakah penggunaan dana telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Untuk zakat, pencatatan juga perlu memungkinkan verifikasi terhadap kategori penerima dan dasar penyalurannya. Dalam lembaga yang lebih besar, pelaporan dapat dikembangkan melalui sistem informasi yang memungkinkan transaksi dilacak berdasarkan tanggal, sumber dana, jenis program, dan penerima manfaat.

Penerapan sistem tersebut tidak harus dimulai dengan perangkat lunak yang mahal. BMT berskala kecil dapat memulai dengan buku kas yang terpisah, rekening khusus jika sesuai kebutuhan dan ketentuan, dokumen penerimaan, bukti penyaluran, serta laporan berkala yang diperiksa pengurus dan pengawas. Yang terpenting adalah konsistensi dan kemampuan untuk menunjukkan bahwa dana dikelola sesuai peruntukannya.

5.3. Penguatan Akuntabilitas dan Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat merupakan aset utama BMT. Akan tetapi, kepercayaan tidak boleh hanya dibangun melalui hubungan personal. Kepercayaan yang berkelanjutan harus didukung oleh bukti administrasi, laporan yang transparan, dan mekanisme pengawasan.

Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan lembaga, penggunaan dana sosial, serta pelaksanaan program pemberdayaan. Transparansi tidak berarti seluruh informasi pribadi penerima bantuan harus diumumkan kepada publik. Pengelola tetap harus melindungi data pribadi dan menjaga martabat penerima manfaat.

Informasi yang dapat disampaikan antara lain jumlah dana yang terkumpul, jenis program, total penyaluran, jumlah penerima manfaat, dan hasil kegiatan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban dapat dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan data.

BAB VI. POTRET BMT PADA MASA KINI: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN

6.1. BMT yang Bertahan dan Berkembang

BMT yang mampu bertahan dan berkembang mempunyai peluang besar untuk terus berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kedekatan dengan anggota memungkinkan lembaga memahami kebutuhan pembiayaan yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan berskala besar. BMT dapat membantu pelaku usaha mikro mengembangkan kegiatan ekonomi, memberikan pendampingan, dan membangun kebiasaan menabung.

Apabila fungsi sosialnya dikelola dengan baik, BMT juga dapat menjadi penghubung antara masyarakat yang mempunyai kemampuan berdonasi dan masyarakat yang membutuhkan dukungan. Keunggulan tersebut dapat dipertahankan apabila lembaga mampu meningkatkan profesionalisme tanpa kehilangan karakter pelayanan yang dekat dengan masyarakat.

6.2. BMT yang Masih Bertahan dengan Pola Lama

Sebagian lembaga mungkin masih menjalankan kegiatan dengan pola yang dibangun pada masa awal, sementara perkembangan regulasi dan kebutuhan administrasi belum diikuti sepenuhnya.Kondisi seperti ini perlu ditangani melalui evaluasi kelembagaan, bukan semata-mata melalui perubahan nama.Pengurus harus memeriksa status badan hukum, dokumen perizinan, anggaran dasar, struktur organisasi, serta kesesuaian kegiatan usaha dengan ruang lingkup yang diizinkan.Apabila kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan dilakukan melalui koperasi, status koperasi tersebut harus dipastikan sesuai ketentuan.Apabila lembaga menjalankan kegiatan pengelolaan zakat, kewenangan dan mekanisme pengelolaannya juga harus diperiksa.

Tanpa evaluasi tersebut, lembaga berisiko tetap beroperasi dengan asumsi bahwa praktik yang telah dilakukan selama puluhan tahun otomatis masih sesuai dengan hukum yang berlaku.Padahal, lamanya kegiatan berjalan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh aspek kelembagaan telah memenuhi persyaratan yang berlaku saat ini.

6.3. BMT yang Menghadapi Masalah Keuangan

Tantangan lain adalah munculnya pembiayaan bermasalah, lemahnya likuiditas, keterbatasan modal, dan menurunnya kepercayaan anggota.Masalah tersebut dapat terjadi ketika penyaluran pembiayaan tidak diimbangi dengan analisis risiko yang memadai.

Dalam situasi demikian, pengurus harus melakukan evaluasi terhadap kualitas pembiayaan, kemampuan pembayaran anggota, kecukupan cadangan, serta keseimbangan antara dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan.Penyelesaian pembiayaan bermasalah harus dilakukan melalui prosedur yang sah dan mempertimbangkan kondisi anggota.Yang tidak kalah penting, dana zakat dan dana sosial lainnya tidak boleh diperlakukan sebagai dana cadangan bebas untuk menutupi kerugian usaha.

Apabila lembaga mengalami kesulitan keuangan, pengurus perlu menyampaikan kondisi secara jujur kepada pihak yang berwenang dan mengambil langkah pemulihan sesuai ketentuan hukum.Keterbukaan lebih baik daripada menutupi masalah sampai akhirnya merugikan anggota dan masyarakat.

6.4. Tantangan Digitalisasi

Perkembangan teknologi memberikan peluang bagi BMT untuk memperbaiki pelayanan.Pencatatan transaksi secara digital dapat membantu mengurangi kesalahan administrasi, mempercepat penyusunan laporan, serta meningkatkan kemampuan pengelola dalam memantau pembiayaan.

Teknologi juga dapat memudahkan masyarakat menerima informasi mengenai program sosial dan perkembangan penggunaan dana.Namun, digitalisasi tidak boleh dipahami hanya sebagai penggunaan aplikasi.BMT tetap memerlukan prosedur pengendalian internal, pembatasan akses pengguna, pencadangan data, perlindungan informasi anggota, serta pemeriksaan transaksi.Sistem digital yang tidak disertai pengendalian justru dapat memperbesar risiko kesalahan atau penyalahgunaan.Karena itu, pengembangan teknologi sebaiknya dilakukan sesuai kapasitas lembaga dan kebutuhan nyata.

BAB VII. STRATEGI PENATAAN DAN PENGEMBANGAN BMT KE DEPAN

7.1. Melakukan Audit Kelembagaan

Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh BMT adalah audit kelembagaan secara menyeluruh. Audit ini dapat dimulai dengan mengumpulkan dokumen pendirian, akta badan hukum, anggaran dasar, izin usaha, keputusan pengangkatan pengurus, laporan keuangan, dan dokumen lain yang relevan.Setelah itu, pengurus perlu memetakan seluruh kegiatan yang dijalankan.

Apakah BMT hanya melayani anggota? Apakah penghimpunan dan penyaluran dana telah sesuai dengan bentuk kelembagaannya? Apakah terdapat kegiatan yang memerlukan izin tambahan atau masuk dalam kategori pengawasan sektor jasa keuangan?

Pemeriksaan juga perlu dilakukan terhadap kegiatan sosial. Apakah dana yang diterima berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, atau sumber lain? Apakah pengelolaan zakat dilakukan melalui lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan? Hasil audit tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah penyesuaian. Audit kelembagaan tidak harus langsung dilakukan oleh auditor eksternal. Untuk tahap awal, pengurus dapat menyusun daftar periksa dan meminta pendampingan dari dinas yang membidangi koperasi, BAZNAS, atau penasihat hukum yang memahami regulasi terkait. Untuk lembaga dengan transaksi besar atau masalah keuangan yang kompleks, pemeriksaan profesional menjadi semakin penting.

7.2. Menata Kembali Fungsi Baitut Tamwil dan Baitul Maal

BMT perlu menata kedua fungsi utamanya agar berjalan berdampingan tanpa saling mengganggu. Fungsi baitut tamwil harus berorientasi pada kesehatan usaha, kepatuhan syariah, pelayanan anggota, dan keberlanjutan keuangan.

Fungsi baitul maal harus berorientasi pada amanah sosial, ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap ketentuan dana, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.Pemisahan ini dapat diwujudkan melalui pembukuan tersendiri, penetapan penanggung jawab, prosedur penerimaan dan penyaluran, serta pelaporan yang berbeda.Jika diperlukan, pengurus dapat membentuk unit kerja internal yang khusus menangani kegiatan sosial.

Namun, pembentukan unit internal tidak otomatis memberikan kewenangan untuk bertindak sebagai LAZ. Untuk kegiatan pengelolaan zakat, status dan mekanisme yang diwajibkan peraturan tetap harus dipenuhi.

7.3. Membangun Kemitraan dengan BAZNAS dan LAZ

Bagi BMT yang ingin tetap aktif dalam pemberdayaan sosial, kemitraan dengan lembaga pengelola zakat yang sah dapat menjadi pilihan strategis.BMT mempunyai kedekatan dengan masyarakat. Pengurusnya mungkin mengenal kondisi ekonomi warga, kelompok rentan, dan pelaku usaha kecil di lingkungan pelayanan.

Sementara itu, BAZNAS atau LAZ dapat memberikan kerangka kelembagaan, prosedur pengelolaan zakat, serta mekanisme pelaporan yang sesuai ketentuan.Keduanya dapat saling melengkapi.Bentuk kerja sama dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, misalnya melalui pembentukan UPZ oleh BAZNAS apabila persyaratannya terpenuhi, atau melalui kerja sama program dengan LAZ berizin.

Dalam kerja sama tersebut, perlu ditetapkan secara tertulis pembagian tugas, mekanisme penerimaan dana, proses verifikasi penerima, prosedur penyaluran, pelaporan, serta tanggung jawab masing-masing pihak. BMT dapat membantu mengenali kebutuhan masyarakat dan mendukung pelaksanaan program, sedangkan pengelolaan zakat dilakukan melalui jalur kelembagaan yang sesuai.Model kemitraan ini dapat mempertahankan peran sosial BMT tanpa mengabaikan kepastian hukum.

7.4. Mengembangkan Program Pemberdayaan yang Terukur

Pengelolaan dana sosial sebaiknya tidak berhenti pada pembagian bantuan.BMT dapat bekerja sama dengan lembaga pengelola zakat untuk mengembangkan program pemberdayaan yang memiliki tujuan jelas.Misalnya, program penguatan usaha mikro bagi penerima manfaat yang memenuhi ketentuan, pelatihan keterampilan, bantuan alat produksi, pendampingan pemasaran, atau dukungan pendidikan.

Program harus disesuaikan dengan karakter dana yang digunakan. Dana zakat harus disalurkan sesuai ketentuan mustahik dan prinsip syariah. Dana infak dan sedekah perlu digunakan sesuai tujuan pemberi serta ketentuan yang berlaku.Setiap program perlu memiliki indikator keberhasilan.Indikator tersebut dapat mencakup jumlah penerima manfaat, perubahan pendapatan, peningkatan kapasitas usaha, keberlanjutan kegiatan ekonomi, dan ketepatan penggunaan dana.

Dengan indikator yang jelas, pengelola dapat menilai apakah program benar-benar membantu masyarakat atau sekadar menghasilkan kegiatan administratif.

7.5. Memperkuat Kapasitas Pengurus

Pengurus merupakan faktor penentu keberhasilan kelembagaan.Karena itu, peningkatan kemampuan pengurus harus menjadi bagian dari strategi pengembangan BMT.Pelatihan dapat mencakup tata kelola koperasi, akuntansi, analisis pembiayaan, pengendalian risiko, kepatuhan syariah, pengelolaan zakat, perlindungan konsumen, dan penggunaan teknologi.

Pengurus juga perlu memahami bahwa tujuan sosial yang baik tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi hukum.Sebaliknya, kepatuhan hukum merupakan salah satu cara menjaga amanah dan memastikan kegiatan pemberdayaan dapat terus berlangsung.

7.6. Memperluas Transparansi kepada Anggota dan Masyarakat

BMT sebaiknya menerapkan laporan berkala yang dapat dipahami oleh anggota dan masyarakat sesuai kedudukan mereka. Laporan kegiatan usaha dapat memuat perkembangan simpanan anggota, pembiayaan, kualitas pembiayaan, pendapatan, biaya, serta kondisi keuangan lembaga.Sementara itu, laporan sosial dapat menyajikan penerimaan dana menurut jenisnya, penyaluran berdasarkan program, jumlah penerima manfaat, serta saldo dana yang belum digunakan.

Apabila kegiatan zakat dilaksanakan melalui BAZNAS, UPZ, atau LAZ, mekanisme pelaporan harus mengikuti ketentuan dan kesepakatan kelembagaan yang berlaku. Transparansi yang baik akan membantu masyarakat menilai apakah lembaga benar-benar menjalankan amanah.

7.7. Menjaga Jati Diri BMT

Penyesuaian regulasi tidak seharusnya menghilangkan identitas sosial BMT. Justru, regulasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kedudukan BMT sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang profesional. Jati diri BMT terletak pada keberpihakan terhadap ekonomi rakyat, penerapan prinsip syariah, kedekatan dengan anggota, dan kepedulian terhadap kelompok yang membutuhkan.

Identitas tersebut tetap dapat dipertahankan meskipun bentuk badan hukum, sistem administrasi, dan mekanisme pengelolaan dana mengalami perubahan.Yang perlu ditinggalkan bukanlah semangat BMT, melainkan praktik yang tidak tertib, tidak transparan, atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

BAB VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

8.1. Kesimpulan

Perjalanan Baitul Maal wat Tamwil sejak awal 1990-an merupakan bagian penting dari perkembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

BMT lahir dari kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang dekat, mudah dijangkau, dan berorientasi pada prinsip keadilan. Melalui fungsi baitut tamwil, BMT membantu menyediakan layanan simpanan dan pembiayaan usaha. Melalui fungsi baitul maal, BMT mengembangkan solidaritas sosial melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah.

Seiring dengan perkembangan sistem hukum nasional, kegiatan tersebut tidak lagi cukup dikelola hanya berdasarkan kebiasaan atau kepercayaan masyarakat. Kelembagaan koperasi syariah telah memperoleh pengaturan yang lebih terstruktur, antara lain melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023.

Pada saat yang sama, pengelolaan zakat berada dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur peran BAZNAS, LAZ, dan UPZ.

Kedua kerangka hukum tersebut harus dipahami secara bersamaan.

Pengakuan terhadap fungsi sosial maal dalam koperasi syariah tidak berarti bahwa setiap koperasi otomatis mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai lembaga amil zakat yang berdiri sendiri. Sebaliknya, keberadaan regulasi zakat juga tidak berarti bahwa seluruh kegiatan sosial BMT harus dihentikan.

Yang diperlukan adalah penataan kelembagaan, pemenuhan ketentuan yang relevan, pemisahan dana, dan penguatan kemitraan dengan lembaga pengelola zakat yang sah.

BMT yang mampu menyesuaikan diri berpeluang terus menjalankan peran strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

S

ebaliknya, lembaga yang mengabaikan legalitas, tata kelola, dan transparansi akan menghadapi risiko menurunnya kepercayaan masyarakat serta munculnya persoalan hukum.

8.2. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan.

Pertama, bagi pengurus BMT yang telah berdiri sejak awal 1990-an, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap status badan hukum, perizinan, kegiatan usaha, dan sistem pengelolaan dana sosial. Usia lembaga yang panjang merupakan modal pengalaman, tetapi harus disertai penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.

Kedua, bagi BMT yang menjalankan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah, perlu dipastikan bahwa bentuk kelembagaan dan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan koperasi syariah, termasuk prinsip kehati-hatian dan pengawasan syariah.

Ketiga, bagi BMT yang menghimpun zakat, perlu dipastikan bahwa pengelolaannya dilakukan melalui mekanisme yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama dengan BAZNAS, UPZ yang dibentuk secara sah, atau LAZ berizin dapat menjadi pilihan yang layak.

Keempat, bagi seluruh BMT yang menjalankan fungsi sosial, perlu diterapkan pemisahan pembukuan antara kegiatan usaha koperasi dan kegiatan sosial maal. Dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana kebajikan lainnya harus dicatat sesuai sumber dan ketentuan penggunaannya.

Kelima, bagi pemerintah dan lembaga pengelola zakat, diperlukan pendampingan yang memadai bagi BMT berskala kecil agar proses penyesuaian regulasi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

Keenam, bagi masyarakat, penting untuk memahami bahwa keberadaan nama BMT tidak dengan sendirinya membuktikan status badan hukum atau kewenangan pengelolaan zakat suatu lembaga. Masyarakat perlu memeriksa legalitas dan mekanisme pertanggungjawabannya sebelum menitipkan dana dalam jumlah besar.

Penutup: Semangat Lama, Tata Kelola Baru

Jika pada awal 1990-an BMT tumbuh dari semangat membangun kemandirian ekonomi umat, maka tantangan masa kini adalah menjaga semangat tersebut agar tetap hidup dalam tata kelola yang lebih profesional.

BMT tidak harus kehilangan jati dirinya ketika menyesuaikan diri dengan regulasi. Kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat diperkuat melalui kelembagaan koperasi yang sesuai, sementara kegiatan sosial dapat dikembangkan melalui mekanisme pengelolaan dana yang sah, transparan, dan bertanggung jawab.

Keduanya tetap dapat berjalan berdampingan, asalkan batas kewenangan, sumber dana, dan pertanggungjawabannya jelas.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BMT bukan sekadar berapa besar dana yang dihimpun, berapa banyak pembiayaan yang disalurkan, atau berapa banyak bantuan sosial yang dibagikan.

Keberhasilan yang sesungguhnya adalah kemampuan lembaga menjaga amanah, melindungi anggota, memberdayakan masyarakat, serta memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan sosial dilaksanakan sesuai prinsip syariah dan hukum yang berlaku.

Semangat BMT yang lahir pada awal 1990-an tetap relevan hingga hari ini. Yang perlu diperbarui adalah sistemnya, diperkuat adalah tata kelolanya, dan dijaga adalah amanahnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, beserta perubahan yang berlaku.
2. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
6. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan.
7. Badan Amil Zakat Nasional. Informasi kelembagaan dan ketentuan mengenai Unit Pengumpul Zakat.